Peraturan Menteri Nomor 167-pmk-01-2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan

PERMEN Nomor 167-pmk-01-2016 Tahun 2016

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang selanjutnya disingkat PPDDP merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak. (2) PPDDP secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan. (3) PPDDP dipimpin oleh Kepala PPDDP.

Pasal 2

PPDDP mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, penjaminan kualitas hasil pengolahan, backup data, transfer data, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPDDP menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan, penerimaan, dan pemilahan dokumen perpajakan; b. pelaksanaan pengembalian dokumen perpajakan; c. pelaksanaan pemindaian dokumen dan perekaman data perpajakan; d. pelaksanaan penjaminan kualitas hasil pengolahan; e. pelaksanaan backup data, transfer data, dan operasional pengolahan; f. pelaksanaan penyimpanan dokumen perpajakan; g. pelaksanaan pemeliharaan basis data dan perangkat lunak pengolahan data; h. pelayanan peminjaman dokumen perpajakan; i. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin; j. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan k. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

PPDDP terdiri atas: a. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal; b. Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen; c. Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

(1) Pada PPDDP dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi pada PPDDP harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan PPDDP serta dengan instansi lain di luar PPDDP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 28

(1) Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan berlokasi di Jakarta. (2) Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan meliputi unit kerja di wilayah Jawa, Madura, dan Kalimantan.

BAB VI

ESELONISASI

Pasal 29

(1) Kepala PPDDP merupakan jabatan eselon II.b atau merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama. (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada PPDDP merupakan jabatan eselon III.b atau merupakan jabatan administrator. (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada PPDDP merupakan jabatan eselon IV.b atau merupakan jabatan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Selama organisasi dan tata kerja PPDDP berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, organisasi dan tata kerja PPDDP yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Peraturan Menteri Nomor 167-pmk-01-2016 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27