Koreksi Pasal 64

(1) Alokasi DID secara nasional berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai APBN. (2) Hasil pembahasan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai dasar perhitungan alokasi DID untuk masing-masing daerah. (3) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), alokasi DID untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.