Koreksi Pasal 110

(1) Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109, dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten induk yang dihadiri oleh pimpinan partai politik. (2) Pimpinan partai politik yang hadir dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Ketua KPU Kabupaten induk dengan persetujuan Anggota KPU Kabupaten induk segera MENETAPKAN keputusan terhadap pernyataan keberatan tersebut. (3) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir Pernyataan Keberatan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran (Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota). (4) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi proses penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran.