Koreksi Pasal 108

(1) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di suatu daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran melebihi jumlah calon yang tercantum dalam DCT DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, kursi di daerah pemilihan tersebut dialokasikan kepada calon yang belum dinyatakan terpilih dari partai politik yang sama yang mewakili daerah pemilihan lain dalam kabupaten/kota pemekaran yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu kabupaten/kota. (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPC partai politik di kabupaten induk kepada KPU Kabupaten induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT Anggota DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009. (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon dalam DCT DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya. (4) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten/kota pemekaran. (5) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten pemekaran di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten Pemilu tahun 2009 pada daerah pemilihan kabupaten induk yang seluruh kecamatannya tetap menjadi wilayah kabupaten induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis. (6) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD Kabupaten induk Pemilu tahun 2009 pada daerah pemekaran terdekat berikutnya. (7) Apabila sudah tidak ada lagi calon Anggota DPRD Kabupaten induk di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), partai politik dapat mengajukan calon dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang mewakili kabupaten/kota tersebut dan bersedia menerima penetapan calon terpilih. www.djpp.kemenkumham.go.id