Koreksi Pasal 64

(1) Dalam hal suatu daerah pemilihan DPRD kabupaten induk seluruh calon tidak memperoleh suara, penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 yang mewakili daerah pemilihan lain dalam kabupaten induk yang wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu kabupaten induk. (2) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh DPC partai politik di kabupaten induk kepada KPU kabupaten induk, dan nama calon dari daerah pemilihan lain tersebut dicoret dari DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009. (3) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya. (4) Apabila tidak ada calon anggota DPRD kabupaten induk yang memperoleh suara di daerah pemilihan yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 pada daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten induk. (5) Nama calon yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih dari daerah pemilihan terdekat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah nama calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya. (6) Apabila tidak ada calon anggota DPRD kabupaten induk yang memperoleh suara di daerah pemilihan terdekat berikutnya dalam satu kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usul penetapan nama calon terpilih diambil dari DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 yang mewakili daerah www.djpp.kemenkumham.go.id pemilihan semula yang seluruhnya calonnya tidak memperoleh suara dan diajukan oleh DPC partai politik di kabupaten induk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak KPU kabupaten induk MENETAPKAN calon terpilih.