Koreksi Pasal 62

(1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk di setiap daerah pemilihan didasarkan atas jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik. (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hanya terhadap nama calon dalam DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 yang berdasarkan penataan hasil penghitungan perolehan kursi, partai politik yang diwakili tidak memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan kursi Pemilu 2009, tetapi memperoleh kursi berdasarkan penataan penghitungan perolehan kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan atau partai politik yang diwakili memperoleh tambahan kursi. (3) Nama calon terpilih anggota DPRD kabupaten induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diambil dari nama calon yang tercantum dalam DCT DPRD kabupaten Pemilu 2009 yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dan belum ditetapkan sebagai calon terpilih. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Perolehan suara calon terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjumlahan perolehan suara calon baik yang berada di kecamatan yang masih menjadi bagian wilayah kabupaten induk maupun perolehan suara calon yang berada di kecamatan pada kabupaten/kota pemekaran. (5) Apabila partai politik memperoleh sejumlah kursi di daerah pemilihan DPRD kabupaten induk dan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota pemekaran, penetapan calon terpilih selain didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penempatannya untuk mewakili daerah pemilihan DPRD kabupaten induk atau daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota pemekaran, didasarkan atas banyaknya suara yang dimiliki calon terpilih yang bersangkutan di daerah pemilihan DPRD kabupaten induk atau daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota pemekaran.