Koreksi Pasal 136

(1) Tata cara pengajuan calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya. (2) Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi atau kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/ kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya. (3) Tata cara penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Provinsi atau kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat www.djpp.kemenkumham.go.id Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 60 Tahun 2009, dengan penyesuaian seperlunya.