Koreksi Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 153/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KOREKSI POSITIF DANA ALOKASI UMUM DAN KOREKSI POSITIF DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010 RINCIAN KOREKSI POSITIF DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 (dalam rupiah) NO DAERAH JUMLAH 1 Kab. Aceh Utara 21.970.000 2 Kab. Kampar 165.909.000 3 Kota Dumai 23.310.000 4 Kab. Karimun 221.000 5 Kab. Musi Banyuasin 123.557.000 6 Kab. Bulungan 24.588.000 7 Kab. Kutai Timur 64.877.000 8 Kab. Nunukan 33.150.000 9 Kab. Pasir 120.582.000 10 Kota Balikpapan 93.536.000 11 Kota Samarinda 89.394.000 12 Kab. Badung 126.129.000 Total 887.223.000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 153/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI KOREKSI POSITIF DANA ALOKASI UMUM DAN KOREKSI POSITIF DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010 RINCIAN KOREKSI POSITIF DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010 (dalam rupiah) NO DAERAH JUMLAH 1 Kota Medan 100.000 2 Kab. Meranti 100.000 3 Kab. Karimun 100.000 4 Kota Tanjung Pinang 200.000 5 Kab. Tulang Bawang Barat 100.000 6 Kab. Tangerang 100.000 7 Kota Tangerang Selatan 100.000 8 Kab. Kutai Timur 100.000 Total 900.000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id