Koreksi Pasal 4

(1) Kawasan Berikat harus berlokasi di kawasan industri. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kawasan Berikat dapat berlokasi di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, sepanjang Kawasan Berikat tersebut diperuntukkan bagi: a. perusahaan yang menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; b. perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri di daerah kabupaten atau kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Luas lokasi untuk Kawasan Berikat di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dalam satu hamparan. (4) Di dalam lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih PDKB.