Koreksi Pasal 44

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan www.djpp.kemenkumham.go.id Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.01/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PUSAT INVESTASI PEMERINTAH BAGAN ORGANISASI DIREKTUR UTAMA DIREKTORAT PORTOFOLIO INVESTASI NON PINJAMAN DIVISI PENYERTAAN MODAL DAN SURAT BERHARGA DIREKTORAT KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO DIREKTORAT PORTOFOLIO INVESTASI PINJAMAN DIVISI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS) DIVISI KERJASAMA INVESTASI LUAR NEGERI DIVISI MANAJEMEN RISIKO DIVISI HUKUM DIVISI KEPATUHAN INTERNAL DIVISI PINJAMAN WILAYAH BARAT DIVISI PINJAMAN WILAYAH TENGAH DIVISI PINJAMAN WILAYAH TIMUR FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT PIP DIVISI PERLENGKAPAN DIVISI AKUNTANSI DAN SETELMEN DIVISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DIVISI PERENCANAAN DAN ANGGARAN DIVISI RUMAH TANGGA DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIVISI TREASURY DIREKTORAT UMUM DIREKTORAT KEUANGAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERN www.djpp.kemenkumham.go.id