Koreksi Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS PENGUKURAN (HSBKu) dalam rupiah No Provinsi HSBKu Pertanian HSBKu Non Pertanian 1 Aceh 16.500 33.000 2 Sumatera Utara 20.500 41.000 3 Bengkulu 18.500 37.000 4 Jambi 27.000 54.000 5 Riau 16.000 32.000 6 Sumatera Barat 18.500 37.000 7 Sumatera Selatan 23.500 47.000 8 Lampung 17.500 35.000 9 Kepulauan Bangka Belitung 29.000 58.000 10 Kepulauan Riau 14.500 29.000 11 Banten 40.000 80.000 12 Jawa Barat 40.000 80.000 13 DKI Jakarta 52.000 104.000 14 Jawa Tengah 25.000 50.000 15 Jawa Timur 40.000 80.000 16 DI Yogyakarta 25.000 50.000 17 Bali 40.000 80.000 18 Nusa Tenggara Barat 19.500 39.000 19 Nusa Tenggara Timur 16.500 33.000 20 Kalimantan Barat 25.000 50.000 21 Kalimantan Selatan 27.000 54.000 22 Kalimantan Tengah 25.000 50.000 23 Kalimantan Timur 25.000 50.000 24 Gorontalo 14.000 28.000 25 Sulawesi Selatan 19.500 39.000 26 Sulawesi Tenggara 18.500 37.000 27 Sulawesi Tengah 15.500 31.000 28 Sulawesi Utara 12.000 24.000 29 Sulawesi Barat 13.000 26.000 30 Maluku 12.500 25.000 31 Maluku Utara 16.000 32.000 32 Papua Barat 16.500 33.000 33 Papua 16.000 32.000 LAMPIRAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132 /PMK.02/2010 TENTANG INDEKS DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN PNBP PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS PEMERIKSAAN TANAH OLEH PANITIA A (HSBKpa) PEMERIKSAAN TANAH OLEH TIM PENELITI TANAH (HSBKpp) PEMERIKSAAN TANAH OLEH TIM PENELITI TANAH UNTUK PEMERIKSAAN TANAH SECARA MASSAL (HSBKpm) dalam rupiah No Provinsi HSBKpa, HSBKpp, HSBKpm Pertanian HSBKpa, HSBKpp, HSBKpm Non Pertanian 1 Aceh 10.000 20.000 2 Sumatera Utara 10.000 20.000 3 Bengkulu 10.000 20.000 4 Jambi 10.000 20.000 5 Riau 10.000 20.000 6 Sumatera Barat 10.000 20.000 7 Sumatera Selatan 10.000 20.000 8 Lampung 10.000 20.000 9 Kepulauan Bangka Belitung 10.000 20.000 10 Kepulauan Riau 10.000 20.000 11 Banten 10.000 20.000 12 Jawa Barat 10.000 20.000 13 DKI Jakarta 10.000 20.000 14 Jawa Tengah 10.000 20.000 15 Jawa Timur 10.000 20.000 16 DI Yogyakarta 10.000 20.000 17 Bali 10.000 20.000 18 Nusa Tenggara Barat 10.000 20.000 19 Nusa Tenggara Timur 10.000 20.000 20 Kalimantan Barat 10.000 20.000 Kalimantan Selatan 10.000 20.000 22 Kalimantan Tengah 10.000 20.000 23 Kalimantan Timur 10.000 20.000 24 Gorontalo 10.000 20.000 25 Sulawesi Selatan 10.000 20.000 26 Sulawesi Tenggara 10.000 20.000 27 Sulawesi Tengah 10.000 20.000 28 Sulawesi Utara 10.000 20.000 29 Sulawesi Barat 10.000 20.000 30 Maluku 10.000 20.000 31 Maluku Utara 10.000 20.000 32 Papua Barat 10.000 20.000 33 Papua 10.000 20.000 HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS PEMERIKSAAN TANAH OLEH PANITIA B (HSBKpb) dalam rupiah No Provinsi HSBKpb 1 Aceh 67.000 2 Sumatera Utara 67.000 3 Bengkulu 67.000 4 Jambi 67.000 5 Riau 67.000 6 Sumatera Barat 67.000 7 Sumatera Selatan 67.000 8 Lampung 67.000 9 Kepulauan Bangka Belitung 67.000 10 Kepulauan Riau 67.000 11 Banten 67.000 12 Jawa Barat 67.000 13 DKI Jakarta 67.000 14 Jawa Tengah 67.000 15 Jawa Timur 67.000 16 DI Yogyakarta 67.000 17 Bali 67.000 18 Nusa Tenggara Barat 67.000 19 Nusa Tenggara Timur 67.000 20 Kalimantan Barat 67.000 21 Kalimantan Selatan 67.000 22 Kalimantan Tengah 67.000 23 Kalimantan Timur 67.000 24 Gorontalo 67.000 25 Sulawesi Selatan 67.000 26 Sulawesi Tenggara 67.000 27 Sulawesi Tengah 67.000 28 Sulawesi Utara 67.000 29 Sulawesi Barat 67.000 30 Maluku 67.000 31 Maluku Utara 67.000 32 Papua Barat 67.000 33 Papua 67.000 MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO