Koreksi Pasal 3
PERMEN Nomor 127-pmk-05-2009 Tahun 2009 | Peraturan Menteri Nomor 127-pmk-05-2009 Tahun 2009 tentang PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Teks Saat Ini
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkewajiban menyampaikan
daftar persentase pembagian Biaya Pemungutan PBB antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktur Pengelolaan Kas Negara.
Koreksi Anda