PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Defisit dan Pembiayaan Defisit Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

PERMEN Nomor 125 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Defisit APBN Tahun Anggaran 2024 diperkirakan melampaui target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan tambahan pembiayaan. (2) ALCO menghitung besaran tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari: a. dana SAL; b. penarikan Pinjaman Tunai; c. penerbitan SBN; dan/atau d. pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum. (4) ALCO menentukan tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

(1) Berdasarkan perhitungan ALCO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Menteri Keuangan MENETAPKAN besaran perkiraan Defisit yang melampaui target dan besaran tambahan pembiayaan Defisit APBN Tahun Anggaran 2024 dalam Keputusan Menteri Keuangan. (2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. besaran perkiraan Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2024; b. besaran perkiraan tambahan Defisit; c. besaran tambahan pembiayaan; dan d. sumber tambahan pembiayaan.

Pasal 6

(1) Dalam hal tambahan pembiayaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari dana SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindahbukuan dana SAL dari rekening kas SAL ke RKUN dalam rupiah dan/atau valuta asing. (2) Mekanisme pemindahbukuan dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan SAL.

Pasal 7

(1) Dalam hal tambahan pembiayaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari penarikan Pinjaman Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penarikan Pinjaman Tunai. (2) Mekanisme penarikan Pinjaman Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penarikan Pinjaman Tunai.

Pasal 8

(1) Dalam hal tambahan pembiayaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari penerbitan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penerbitan SBN. (2) Mekanisme penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBN.

Pasal 9

(1) Dalam hal tambahan pembiayaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber dari pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan melakukan penarikan saldo kas Badan Layanan Umum ke RKUN. (2) Mekanisme penarikan dana guna pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pengelolaan badan layanan umum.

Peraturan Menteri Nomor 125 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Defisit dan Pembiayaan Defisit Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11