Koreksi Pasal 40

(1) Permohonan Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain- lain berupa tanah dan/atau bangunan diajukan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya pertimbangan dan penjelasan permohonan Hibah, termasuk penjelasan mengenai peruntukan Hibah, dengan disertai data dan dokumen: a. daftar barang yang dimohonkan untuk Hibah; b. data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, dan luas; c. data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan nilai perolehan bangunan; d. nilai buku atau nilai perolehan, tahun perolehan, kondisi tanah dan/atau bangunan, dan foto kondisi terkini barang bersangkutan; dan e. pernyataan kesediaan menerima Hibah dari penerima Hibah. (2) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan penelitian administrasi dan dapat dilakukan peninjauan lapangan. (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan. (4) Hasil penelitian administrasi dan hasil Penilaian, serta Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam hal dilakukan peninjauan lapangan, disampaikan kepada pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang, untuk dijadikan dasar bagi Direktur Jenderal dalam menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan Hibah. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi dan hasil Penilaian, serta Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam hal dilakukan peninjauan lapangan, permohonan Hibah dinyatakan layak untuk dilakukan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal MENETAPKAN keputusan Hibah. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Dalam hal Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain memerlukan persetujuan PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri mengajukan permohonan persetujuan Hibah Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain kepada PRESIDEN/Dewan Perwakilan Rakyat. (7) Keputusan Hibah memuat sekurang-kurangnya: a. identitas pihak penerima Hibah; b. barang yang dihibahkan; c. lokasi barang yang dihibahkan; d. peruntukan Hibah; dan e. perintah membuat akta Hibah. (8) Berdasarkan keputusan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat Eselon II yang menerima pelimpahan wewenang membuat akta Hibah dan melakukan serah terima kepada penerima Hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. (9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi dan hasil Penilaian, serta Berita Acara Peninjauan Lapangan dalam hal dilakukan peninjauan lapangan, permohonan Hibah dinyatakan tidak layak untuk dilakukan sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, permohonan Hibah dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan yang mendasari penolakan permohonan.