Koreksi Pasal 48

(1) Penatausahaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain dilaksanakan oleh: a. pejabat Eselon II di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memiliki kewenangan melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain- lain dengan melakukan pencatatan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain ke dalam daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain; b. pejabat struktural yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri/Pimpinan pada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart dengan melakukan pencatatan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain ke dalam daftar Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Lain-lain. (2) Pencatatan ke dalam daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada Berita Acara Serah Terima antara: a. Penyerah Barang dan Direktur Jenderal/pejabat yang menerima penugasan, dalam hal penyerahan dilakukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; atau b. Penyerah Barang dan Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart, dalam hal penyerahan dilakukan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pencatatan ke dalam daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada Berita Acara Serah Terima antara Penyerah Barang dan Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart, dalam hal penyerahan dilakukan kepada Kementerian/Lembaga Selaku Counterpart.