Koreksi Pasal 6
PERMEN Nomor 123-pmk-02-2009 Tahun 2009 | Peraturan Menteri Nomor 123-pmk-02-2009 Tahun 2009 tentang TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI
Teks Saat Ini
(1) Berdasarkan tagihan dari PT Pelayaran Nasional Indonesaia (Persero) dan memperhatikan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri :
a. dokumen perjanjian kerja (diajukan sekali pada permintaan awal);
b. berita acara verifikasi;
c. kuitansi pembayaran; dan
d. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran (khusus permintaan bulan Desember tahun berkenaan).
(2) Berdasarkan SPM sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk untung rekening PT Pelayaran Nasional INDONESIA (Persero) pada bank yang ditunjuk.
(3) Tata cara penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Koreksi Anda