Koreksi Pasal 16

(1) Dalam rangka penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan MENETAPKAN keputusan mengenai proporsi pembagian Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan www.djpp.kemenkumham.go.id berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional. (4) Rasio jumlah penduduk ditetapkan berdasarkan data jumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum untuk tahun anggaran yang bersangkutan.