Koreksi Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.03/2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEDERHANA YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI No. Zona Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1. Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) Rp105.000.000 Rp110.500.000 Rp116.500.000 Rp123.000.000 Rp130.000.000 2. Sumatra (kecuali Kep. Riau dan Bangka- Belitung) Rp105.000.000 Rp110.500.000 Rp116.500.000 Rp123.000.000 Rp130.000.000 3. Kalimantan Rp115.000.000 Rp121.000.000 Rp128.000.000 Rp135.000.000 Rp142.000.000 4. Sulawesi Rp110.000.000 Rp116.000.000 Rp122.500.000 Rp129.000.000 Rp136.000.000 5. Maluku dan Maluku Utara Rp120.000.000 Rp126.500.000 Rp133.500.000 Rp141.000.000 Rp148.500.000 6. Bali dan Nusa Tenggara Rp120.000.000 Rp126.500.000 Rp133.500.000 Rp141.000.000 Rp148.500.000 7. Papua dan Papua Barat Rp165.000.000 Rp174.000.000 Rp183.500.000 Rp193.500.000 Rp205.000.000 8. Kep. Riau dan Bangka Belitung Rp110.000.000 Rp116.000.000 Rp122.500.000 Rp129.000.000 Rp136.000.000 9. Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) Rp120.000.000 Rp126.500.000 Rp133.500.000 Rp141.000.000 Rp148.500.000 www.djpp.kemenkumham.go.id