Koreksi Pasal 35

(1) Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah atau disebut unit syariah wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari modal kerja minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. (2) Besar Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha unit syariah dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi unit syariah perusahaan asuransi jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 5% (lima per seratus) dari penyisihan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah 2% (dua per seratus) dari akumulasi Dana Investasi Peserta; atau b. bagi unit syariah perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu per seratus) dari Kontribusi Neto dan 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari kontribusi reasuransi keluar. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam hal jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Jaminan tersebut wajib dibentuk di dalam Dana Perusahaan dan dapat diperhitungkan sebagai Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh. (4) Dalam hal jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan atau lebih kecil daripada jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Jaminan tersebut wajib dibentuk di dalam Dana Tabarru’ dan Dana Investasi Peserta untuk unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau di dalam Dana Tabarru’ untuk unit syariah dari perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi. (5) Dana Jaminan unit syariah wajib dipisahkan dari Dana Jaminan yang dibentuk perusahaan untuk usaha asuransi atau reasuransi yang tidak dengan prinsip syariah.