Koreksi Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, KPA MENETAPKAN 1 (satu) atau beberapa pejabat pada BNPB sebagai PPK. (2) Penetapan PPK tidak terikat periode tahun anggaran. (3) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai PPK pada saat penggantian periode tahun anggaran, penetapan PPK tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. (4) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan PPK, KPA segera MENETAPKAN pejabat baru sebagai PPK pengganti.