Koreksi Pasal 82

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK PERMOHONAN IZIN PENILAI PUBLIK A. Surat Permohonan Izin Penilai Publik. B. Formulir Permohonan Izin Penilai Publik. C. Daftar Pengalaman Kerja di Bidang Penilaian. D. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi. E. Daftar Kegiatan Pendidikan Profesional Lanjutan. LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK PERMOHONAN PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA PENILAI PUBLIK UNTUK SEMENTARA WAKTU A. Surat Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik Untuk Sementara Waktu. B. Formulir Permohonan Penghentian Pemberian Jasa Penilai Publik Untuk Sementara Waktu. C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi. LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK PERMOHONAN PEMBERIAN JASA KEMBALI SEBELUM BERAKHIRNYA MASA PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA PENILAI PUBLIK UNTUK SEMENTARA WAKTU A. Surat Permohonan Pemberian Jasa Kembali. B. Formulir Permohonan Pemberian Jasa Kembali. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI PENILAI PUBLIK A. Surat Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik. B. Formulir Permohonan Pengunduran Diri Penilai Publik. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi. LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK PERMOHONAN IZIN USAHA KJPP A. Surat Permohonan Izin Usaha KJPP. B. Formulir Permohonan Izin Usaha KJPP. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi. LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK LAPORAN TENAGA AHLI ASING A. Surat Laporan Tenaga Ahli Asing. B. Formulir Laporan Tenaga Ahli Asing. LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN CABANG KJPP A. Surat Permohonan Izin Pembukaan Cabang KJPP. B. Formulir Permohonan Izin Pembukaan Cabang KJPP. C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi. LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN A. Surat Permohonan Pembukaan Kantor Perwakilan. B. Formulir Permohonan Pembukaan Kantor Perwakilan. C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi. LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK PERMOHONAN PENUTUPAN KJPP A. Surat Permohonan Penutupan KJPP. B. Formulir Permohonan Penutupan KJPP LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK PERMOHONAN PENUTUPAN CABANG KJPP A. Surat Permohonan Penutupan Cabang KJPP. B. Formulir Permohonan Penutupan Cabang KJPP. LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK PERMOHONAN PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN A. Surat Permohonan Penutupan Kantor Perwakilan. B. Formulir Permohonan Penutupan Kantor Perwakilan. LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK PERMOHONAN PERSETUJUAN KERJA SAMA DENGAN KJPPA A. Surat Permohonan Persetujuan Kerja Sama dengan KJPPA. B. Formulir Permohonan Persetujuan Kerja Sama dengan KJPPA. C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi. LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK LAPORAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DENGAN KJPPA A. Surat Laporan Berakhirnya Kerja Sama dengan KJPPA. B. Formulir Laporan Berakhirnya Kerja Sama dengan KJPPA. LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK LAPORAN REALISASI PPL TAHUNAN A. Surat Laporan Realisasi PPL Tahunan. B. Daftar Laporan Realisasi PPL. LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK LAPORAN PERUBAHAN ALAMAT ATAU DOMISILI PENILAI PUBLIK A. Surat Laporan Perubahan Alamat atau Domisili Penilai Publik. B. Formulir Laporan Perubahan Alamat atau Domisili Penilai Publik. C. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi. LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK LAPORAN PERUBAHAN ALAMAT KJPP ATAU CABANG KJPP, SUSUNAN REKAN, PEMIMPIN REKAN ATAU PEMIMPIN CABANG A. Surat Laporan Perubahan Alamat KJPP atau Cabang KJPP, Susunan Rekan, Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang. B. Formulir Laporan Perubahan Alamat KJPP, Susunan Rekan, atau Pemimpin Rekan. C. Formulir Laporan Perubahan Alamat Cabang KJPP atau Pemimpin Cabang. LAMPIRAN XVII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101/PMK.01/201401/2013 TENTANG PENILAI PUBLIK LAPORAN TAHUNAN KJPP A. Surat Laporan Tahunan KJPP. B. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi. C. Formulir Laporan Tahunan KJPP. D. Lampiran Laporan Tahunan.