Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Pelatihan Jabfung Kesehatan adalah proses pembelajaran yang memberikan bekal pengetahuan dan/atau keterampilan dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil bidang kesehatan. 3. Penyelenggara Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah suatu instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 4. Peserta Pelatihan yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah atau akan menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan pada instansi pemerintah/pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan perundangan. 5. Pelatih Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan yang selanjutnya disebut Pelatih adalah setiap orang yang melakukan fasilitasi proses pembelajaran dalam kegiatan pelatihan. 6. Akreditasi Pelatihan, yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan Akreditasi yang berwenang kepada suatu Pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap komponen yang diakreditasi. 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. 8. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 9. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat Badan PPSDM Kesehatan adalah unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki fungsi mengembangkan dan memberdayakan sumber daya manusia kesehatan. 10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pengaturan Pelatihan Jabfung Kesehatan bertujuan untuk: a. memberikan pedoman bagi penyelenggara Pelatihan Jabfung Kesehatan baik di pusat maupun daerah; b. meningkatkan mutu Pelatihan Jabfung Kesehatan; dan c. meningkatkan kompetensi pejabat fungsional di bidang kesehatan.

(1) Jenis Pelatihan Jabfung Kesehatan terdiri atas: a. pelatihan pengangkatan; b. pelatihan dasar; dan c. pelatihan berjenjang. (2) Pelatihan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prasyarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. (3) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prasyarat untuk tetap dapat menduduki jabatan fungsional kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pelatihan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan salah satu prasyarat untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional kesehatan setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap penyelenggaraan Pelatihan Jabfung Kesehatan harus terakreditasi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian terhadap berbagai komponen dalam penyelenggaraan pelatihan. (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. kurikulum Pelatihan; b. peserta Pelatihan; c. pelatih/tenaga pengajar; d. penyelenggara Pelatihan; dan e. tempat penyelenggaraan Pelatihan.

(1) Setiap Penyelenggara Pelatihan Jabfung Kesehatan harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam contoh 5 terlampir. (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) diserahkan kepada Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan Pelatihan berakhir.

(1) Menteri Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan bersama unit pembina Jabfung kesehatan terkait melakukan pembinaan, pengawasan, dan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan Pelatihan Jabfung kesehatan. (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan penjaminan mutu, penyelenggara pelatihan harus menginformasikan rencana pelatihan kepada Badan PPSDM Kesehatan sebelum pelaksanaan pelatihan dimulai.

Pendanaan Pelatihan Jabfung kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Di Bidang Kesehatan sepanjang mengatur mengenai penomoran sertifikat dan sertifikat pelatihan jabfung kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.