Koreksi Pasal 32

(1) Jika upaya damai untuk memperoleh penggantian kerugian negara tidak dapat terlaksana, kepada pegawai negeri bukan Bendahara yang bersangkutan dikenakan pembebanan penggantian sementara. (2) Keputusan pembebanan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk dilakukan pemotongan gaji dan atau penghasilan lain dari pegawai negeri bukan Bendahara yang bersangkutan. (3) Untuk dapat dilaksanakan pemotongan gaji dan atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan surat perintah pemotongan gaji berdasarkan perintah Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja yang bersangkutan.