Koreksi Pasal 2

(1) Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta. (2) Rumah Sakit Kelas D Pratama yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah. (3) Rumah Sakit Kelas D Pratama yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.