Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu. 2. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. 3. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. 4. Profilaksis adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu. 5. Jemaah Haji adalah Warga yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji, baik secara reguler maupun khusus, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 6. Jemaah Umrah adalah Warga Negara INDONESIA yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 7. Blanko Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah lembaran berupa buku Sertifikat Vaksinasi Internasional yang belum diisi oleh petugas yang berwenang. 8. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 9. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

(1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan wajib diberikan vaksinasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di KKP. (3) Vaksinasi Meningitis untuk Jemaah Umrah selain dilakukan di KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Vaksinasi untuk Jemaah Haji dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis berhak memperoleh Sertifikat Vaksinasi Internasional. (2) Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh KKP atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. (3) Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh: a. dokter yang ditunjuk kepala KKP atau dokter yang ditunjuk direktur/kepala rumah sakit; dan b. orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis. (4) Dalam hal orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di bawah pengampuan, Sertifikat Vaksinasi Internasional ditandatangani oleh orang tua atau walinya. (5) Sertifikat Vaksinasi Internasional selain ditandatangani oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diberi cap KKP atau cap rumah sakit sesuai tempat dikeluarkannya Sertifikat Vaksinasi Internasional.

(1) Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini harus menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau surat keterangan kontra indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada petugas KKP. (2) Terhadap orang yang datang dari negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional, atau Sertifikat Vaksinasi Internasional yang ditunjukkan tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Terhadap orang yang berangkat ke negara terjangkit atau endemis penyakit menular tertentu tidak dapat menunjukkan Sertifikat Vaksinasi Internasional, atau Sertifikat Vaksinasi Internasional yang ditunjukkan tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus dilakukan Vaksinasi dan/atau Profilaksis dan penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional dan/atau surat keterangan kontra indikasi. (4) Sertifikat Vaksinasi Internasional dan/atau surat keterangan kontra indikasi yang ditunjukkan kepada petugas KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus diberi cap berlogo garuda oleh petugas KKP.

(1) KKP atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri wajib mencatat pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional dan/atau surat keterangan kontra indikasi. (2) Pencatatan yang dilakukan oleh KKP atau rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional dilakukan oleh direktorat jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional dan tertib administrasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1150) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.