Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN OPTIKAL

PERMEN Nomor 1 Tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak. 2. Laboratorium dispensing adalah tempat yang khusus melakukan pemotongan dan pemasangan lensa pada bingkai kacamata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep kacamata. 3. Refraksionis optisien atau optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi atau optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien yang selanjutnya disingkat SIP-RO adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Refraksionis Optisien sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. 5. Surat Izin Praktik Optometris yang selanjutnya disingkat SIP-O adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Optometris sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. 6. Standar Profesi Refraksionis Optisien atau Optometris yang selanjutnya disebut Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Refraksionis optisien atau optometris untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 8. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya refraksionis optisien atau optometris. 9. Asosiasi Optikal adalah wadah untuk berhimpunnya pihak-pihak yang menyelenggarakan optikal.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1) Setiap penyelenggaraan optikal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi sarana dan prasarana, peralatan, dan ketenagaan. (3) Ketentuan mengenai persyaratan sarana dan prasarana serta peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dikecualikan dari ketentuan pemenuhan persyaratan peralatan untuk pelayanan lensa kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi optikal yang tidak memberikan pelayanan lensa kontak.

Pasal 3

BAB III

KETENAGAAN

Pasal 10

(1) Setiap optikal harus memiliki seorang Refraksionis Optisien atau Optometris sebagai penanggung jawab. (2) Refraksionis Optisien atau Optometris dapat menjadi penanggung jawab paling banyak untuk 2 (dua) optikal. (3) Refraksionis Optisien atau Optometris penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus pendidikan paling rendah Diploma Tiga. (4) Dalam hal Refraksionis Optisien atau Optometris penanggung jawab meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan, penyelenggara optikal harus segera mengajukan penanggung jawab pengganti kepada pemerintah daerah. (5) Dalam menjalankan pekerjaan keprofesiannya, Refraksionis Optisien atau Optometris penanggung jawab dapat dibantu oleh Refraksionis Optisien atau Optometris lain sebagai pemberi pelayanan kesehatan. (6) Dalam menjalankan pekerjaan keprofesiannya, Refraksionis Optisien atau Optometris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi, asosiasi optikal, dan instansi terkait lainnya. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai tugas dan kewenangannya dapat memberikan sanksi administasi atas pelanggaran Peraturan Menteri ini berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian kegiatan sementara optikal; dan/atau d. pencabutan izin penyelenggaraan optikal.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Optikal yang telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal dinyatakan tetap memiliki izin berdasarkan Peraturan Menteri ini sampai habis masa berlakunya izin. b. Refraksionis Optisien yang keahlian/kompetensinya didapat berdasarkan penataran yang dibuktikan dengan sertifikat penataran dari Kementerian Kesehatan pada tahun 1980-1981 dan telah menyelenggarakan atau menjalankan praktik pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak dan/atau sebagai penanggung jawab optikal tetap dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktik pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak dan/atau sebagai penanggung jawab optikal paling lama sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Koreksi

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

KETENAGAAN

Pasal 10

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN OPTIKAL PERSYARATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA PERALATAN OPTIKAL I. Sarana Dan Prasarana Serta Peralatan A. Sarana: ruang tunggu/ruang pamer ruang pelayanan refraksi optisi minimal 1 x 3 m2 ruang pelayanan lensa kontak minimal 1 x 2 m2 Ruang pelayanan refraksi, optisi dan display/pamer minimal 4 m2 B. Prasarana: 1) Penerangan ruang pemeriksaan refraksi a. Penyinaran luar : 480 – 600 lux b. Penyinaran dalam : 120 cd/m2 c. Kontras : > 84 % 2) Meja untuk menempatkan trial lens set, trial frame dan lensmeter 3) Kursi untuk pasien dan pemeriksa 4) Kartu kerja/rekam medik/kartu status refraksi 5) Bak pencuci tangan, handuk/tissue C. Peralatan : 1) Peralatan pelayanan refraksi meliputi : a. Kartu snellen/optotip yang dilengkapi dengan astigmat dials b. Kartu baca c. Trial lens set dan trial frame d. Red green test e. Worth four dots test f. Penggaris PD g. Kaca pembesar/loupe h. Pen light/lampu senter i. Buku tes buta warna j. Lensmeter k. retinoskop l. silinder silang 2) Peralatan pelayanan optisi meliputi : a. gunting b. cermin c. seperangkat tang fitting d. seperangkat obeng e. center thickness/thickness gauge f. caliper g. spherometer h. heather/pemanas i. pembersih lensa kacamata 3) Peralatan pelayanan lensa kontak meliputi: a. Keratometer (lensa uji coba); b. lensa kontak lunak uji coba; c. mangkok pencuci lensa kontak; d. cermin cembung dan datar; e. perangkat tes fungsi air mata; f. Cairan pembersih lensa kontak; g. Cairan tetes lensa kontak; h. Lens case/tempat lensa kontak; dan i. Lemari untuk penyimpan lensa kontak dan cairan II. PAPAN NAMA * apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Refraksionis Optisien atau Optometris MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NILA FARID MOELOEK

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN OPTIKAL

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11