Koreksi Pasal 6

PERMEN Nomor p-9-menhut-ii-2011 Tahun 2011 | Peraturan Menteri Nomor p-9-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2011 KEPADA 33 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur. (4) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan review atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. (5) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan, apabila : a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau b. Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. (6) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Koreksi Anda

(1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
(3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat
(4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada gubernur.
(4) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan urusan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan review atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
(5) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan, apabila :
a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
b. Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
(6) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Alasan koreksi

Email (opsional)