Koreksi Pasal 9

(1) Terhadap usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. (2) Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait di lingkup Kementerian Kehutanan dan UPT pada Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. (3) Verifikasi dilakukan dengan cara konfirmasi kepada Bupati/ Walikota terhadap hal-hal antara lain kepastian bebas hak/izin, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.