Koreksi Pasal 14

(1) Setiap PNS Kementerian Kehutanan wajib melaporkan atas penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi. (2) Setiap PNS Kementerian Kehutanan wajib melaporkan penolakan atas pemberian gratifikasi kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan pemberian gratifikasi. (3) Setiap PNS Kementerian Kehutanan wajib melaporkan atas pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberian gratifikasi. (4) Setiap PNS Kementerian Kehutanan wajib melaporkan permintaan dari penyelenggara negara yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaaan yang terkait dengan kelancaran proses kerja instansi kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan gratifikasi. (5) Setiap satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan lingkup Kementerian Kehutanan waijb menyampaikan laporan pengendalian gratifikasi terkait proses pemeriksaan dan pengadaan barang dan jasa secara berkala. (6) UPG menyerahkan laporan gratifikasi yang dianggap suap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan atau 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya gratifikasi oleh PNS Kementerian Kehutanan. (7) UPG menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (8) UPG menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (9) UPG menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan dan Pemberian gratifikasi kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan setiap periode 3 (tiga) bulan.