Koreksi Pasal 6

(1) Invetarisasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengetahui sejarah kawasan dan potensi fisik. (2) Sejarah kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penunjukan dan penetapan kawasan, sejarah pengelolaan, batas wilayah administrasi pemerintahan, tata guna lahan dan rencana penggunaan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota, penguasaan lahan dan/atau perairan di sekitarnya. (3) Potensi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis tanah, geologi, ketinggian, kelerengan, bentang alam, gejala/fenomena alam, potensi jasa lingkungan, obyek daya tarik wisata, keberadaan situs sejarah, kedalaman gambut/sungai/ danau/laut dan kondisi daerah aliran sungai.