Koreksi Pasal 2

(1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan operasi produksi wajib memiliki Policy Advisor Bidang Kehutanan. (2) Policy Advisor Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari: a. pejabat atau purna tugas dari Kementerian Kehutanan; atau b. pejabat instansi lain, yang berkompetensi di bidang kebijakan pembangunan kehutanan. (3) Policy Advisor Bidang Kehutanan yang berasal dari Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah: a. yang masih menjabat serendah-rendah setingkat Eselon II; dan b. yang sudah purna tugas serendah-rendahnya pada masa akhir jabatan pangkatnya paling rendah IV/b. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Dalam hal Policy Advisor berasal dari instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kriteria: a. berpendidikan sarjana kehutanan; atau b. berpendidikan sarjana lain yang berpengalaman dibidang kehutanan paling sedikit 15 (lima belas) tahun.