Koreksi Pasal 4

(1) IPK pada areal APL yang telah dibebani izin peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. (2) IPK pada areal HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur.