Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan. 4. Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan. 5. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas. 6. Penetapan Kawasan Hutan adalah penetapan kawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 100.000. 7. Pemetaan Kawasan Hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya. 8. Peta Proyeksi Batas Kawasan Hutan adalah peta yang disusun melalui kegiatan ploting batas kawasan dari peta penunjukan kawasan hutan ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar. 9. Citra Satelit Resolusi Tinggi adalah citra satelit dengan ketelitian citra kurang atau sama dengan 5 (lima) meter. 10. Peta Trayek Batas adalah peta yang disusun berdasarkan peta proyeksi batas yang memuat batas-batas kawasan hutan yang telah www.djpp.kemenkumham.go.id dikukuhkan/ditata batas, peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan, hak-hak atas tanah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan permukiman dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang serta telah disahkan oleh Panitia Tata Batas. 11. Peta Kerja Tata Batas Definitif adalah peta hasil penyempurnaan dari peta trayek batas berdasarkan hasil penataan batas sementara yang telah disahkan Panitia Tata Batas yang menggambarkan rencana posisi pal-pal batas definitif kawasan hutan dengan koordinat tertentu yang akan dipasang di lapangan. 12. Peta Tata Batas Kawasan Hutan adalah peta yang menggambarkan posisi pal batas atau tugu batas kawasan hutan dengan koordinat tertentu yang telah dipasang di lapangan dan garis atau titik berupa koordinat letak dan posisi batas. 13. Rintis Batas adalah jalur/garis batas yang dibuat dengan menebas semak belukar selebar 1 meter atau lebih. 14. Lorong Batas adalah lorong yang dibuat pada lokasi tertentu dengan ukuran lebar tertentu ke arah dalam kawasan hutan dari pal batas dengan atau tanpa selokan/parit ukuran tertentu. 15. Tanda Batas Sementara adalah suatu tanda batas yang dipasang di sepanjang trayek batas sebagai acuan untuk menentukan pemasangan pal batas. 16. Hasil Tata Batas adalah tanda batas, buku ukur, Berita Acara Tata Batas kawasan hutan beserta peta lampirannya dan dokumen lainnya. 17. Inventarisasi dan Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga adalah pengumpulan data kepemilikan dan penguasaan atas tanah oleh orang perorangan atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam kawasan hutan dan kegiatan orientasi/peninjauan lapangan untuk mengetahui adanya hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang rencana proyeksi batas. 18. Hak-hak Pihak Ketiga atau Hak-hak atas Lahan/Tanah adalah hak- hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18a. Masyarakat Hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. www.djpp.kemenkumham.go.id 18b.Wilayah Masyarakat Hukum adat adalah tempat berlangsungnya hidup dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang letak dan batasnya jelas serta dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. 19. Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara adalah berita acara yang dibuat oleh pelaksana pengukuran/pemancangan batas yang memuat penjelasan tentang ada atau tidaknya hak-hak pihak ketiga dan permukiman di sepanjang garis batas yang sedang ditata batas yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat. 20. Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Hasil Pemancangan Batas Sementara adalah berita acara yang memuat persetujuan hasil pemancangan batas sementara yang ditanda tangani oleh Panitia Tata Batas. 21. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah berita acara tentang hasil penataan batas kawasan hutan. 22. Papan Pengumuman adalah suatu tanda dengan ukuran tertentu dan bertuliskan nama, fungsi dan kelompok hutan yang terpasang sepanjang trayek batas luar pada daerah rawan. 23. Tanda Batas Kawasan hutan adalah suatu tanda batas yang secara fisik di lapangan berupa pal batas atau tugu batas, dan di peta berupa garis atau titik yang menyatakan koordinat letak atau posisi batas. 24. Pal Batas adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang terbuat dari bahan beton dengan rangka besi atau dari kayu yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu. 25. Tugu Batas adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari beton dengan rangka besi dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu dan sebagai acuan pelaksanaan tata batas. 26. Koordinat Geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi bujur dan lintang suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu. 27. Koordinat Universal Tranverse Mercator (UTM) adalah suatu besaran dalam satuan meter untuk menyatakan letak atau posisi utara timur suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu. 28. Pemeliharaan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk menjaga agar keadaan batas secara teknis tetap baik. 29. Pengamanan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk menjaga agar tanda batas kawasan hutan terhindar dari kerusakan dan hilangnya tanda batas. www.djpp.kemenkumham.go.id 30. Orientasi Batas adalah kegiatan untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas. 31. Rekonstruksi Batas adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya. 32. Batas Luar Kawasan Hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan. 33. Batas Fungsi Kawasan Hutan adalah batas yang memisahkan antar fungsi kawasan hutan. 34. Batas Alam adalah batas luar atau batas fungsi kawasan hutan yang batasnya bersekutu dengan tanda-tanda alam seperti tepi sungai, tepi danau, tepi laut atau tepi jalan raya yang jelas terdapat di peta dan di lapangan. 35. Batas Buatan adalah batas luar atau batas fungsi kawasan hutan yang bukan batas alam. 36. Batas Administrasi Pemerintahan adalah batas pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. 37. Batas Kombinasi adalah batas-batas gabungan dari berbagai macam batas kawasan hutan yang ada, baik atas dasar keperluan pengukuhan kawasan hutan, penetapan fungsi kawasan hutan, batas pengelolaan, batas administrasi pemerintahan, batas alam dan batas- batas lainnya untuk keperluan penetapan kawasan hutan. 38. Temu Gelang adalah kondisi dimana batas suatu kawasan/kelompok hutan telah membentuk poligon tertutup yang dapat berupa kombinasi hasil tata batas kawasan hutan dengan batas lainnya berupa hasil tata batas izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan, batas wilayah administrasi pemerintahan, batas negara, dan batas lainnya berupa batas alam dan batas virtual yang dapat digambarkan pada peta dengan pemanfaatan citra dan pendekatan koordinat geografis. 39. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 40. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan. 41. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. 42. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id 43. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di kabupaten/kota. 44. Instansi Pengelola Kawasan Hutan adalah instansi yang diberi wewenang untuk mengelola suatu kawasan hutan. 45. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan. 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :