Koreksi Pasal 6

(1) Hasil inventarisasi beserta rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial mengusulkan kepada Menteri untuk MENETAPKAN areal pemanfaatan HTHR yang dapat dijual tegakannya. (3) Menteri MENETAPKAN areal pemanfaatan HTHR dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.