Koreksi Pasal 45

(1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. (2) Pembinaan dan Pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota; b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. (3) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hutan desa yang dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin: a. Menteri, menyusun pedoman pengelolaan hutan desa, monitoring, dan evaluasi; b. Gubernur, memberikan bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring, dan evaluasi; c. Bupati/Walikota, melakukan pelatihan, monitoring, dan evaluasi.