Koreksi Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN. www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN II.A PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.45/Menhut-II/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.10/MENHUT-II/2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PIHAK KETIGA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN BERITA ACARA PENAKSIRAN HARGA BARANG MILIK NEGARA Nomor: …………………………… Pada hari ………, Tanggal …………, Bulan………., Tahun…….. bertempat di………, Tim Ad Hoc telah melakukan penaksiran harga Barang Milik Negara berupa ……………… I. Dasar Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, sesuai Surat Pembentukan Tim Ad Hoc Satuan Kerja …………. Nomor………... Tanggal ……………… tentang………, telah melakukan penaksiran harga terhadap Barang Milik Negara berupa,…………. II. HASIL PENAKSIRAN HARGA BARANG MILIK NEGARA (dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 angka 2) III. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penaksiran oleh Tim Ad Hoc, besaran nilai kerugian Negara adalah Rp ……………………………....., Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tim Ad Hoc, 1…………………………. 2………………………….. 3………………………….. Dst. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN www.djpp.kemenkumham.go.id