Koreksi Pasal 5

(1) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan atau pengelola kawasan hutan wajib melaksanakan penataan batas paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan/atau pengelolaan kawasan hutan. (2) Penataan batas areal kerja dilakukan melalui tahapan: a. pembuatan rencana penataan batas dan peta kerja; b. pembuatan instruksi kerja penataan batas; c. pengukuran batas dan pemasangan tanda batas; d. pemetaan hasil penataan batas; e. pembuatan dan penandatanganan berita acara dan peta hasil tata batas; f. pelaporan kepada Menteri. (3) Penataan batas areal kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hutan Kemasyarakatan (HKm), diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.