Koreksi Pasal 16

(1) Pemegang Izin Usaha IPHHK yang terlambat menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI dan laporan perubahan RPBBI dikenakan teguran tertulis. (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keterlambatan laporan bulanan realisasi RPBBI dan keterlambatan melakukan perubahan RPBBI dijadikan dasar evaluasi IPHHK. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 7, kepada pemegang Izin Usaha IPHHK dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pemegang IU-IPHHK memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini. (4) Pemegang IU-IPHHK dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pemberian pelayanan sesuai ketentuan Pasal 137 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 6 Tahun 2007 jo. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 2008, apabila : a. Tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI; b. Tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI. (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sampai dengan pemegang IU-IPHHK dapat memenuhi kewajibannya. (6) Pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI, apabila : a. Sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berjalan pejabat yang berwenang belum menerima penyampaian RPBBI tahun berjalan dari pemegang izin; b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) atau ayat (15) atau ayat (17), atau Pasal 11 ayat (3) atau ayat (5), atau Pasal 11a ayat (2). (7) Pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan Realisasi RPBBI, apabila : a. Sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya pejabat yang berwenang belum menerima laporan bulanan realisasi RPBBI dari pemegang izin, atau; b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (8). 14. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 Pasal baru, yaitu Pasal 16a yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 16a (1) Berdasarkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Kepala Dinas Provinsi : a. Tidak memberikan pelayanan permohonan penetapan nomor seri blanko FA-KO yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK; b. Tidak memberikan pelayanan terhadap permohonan pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA- KO) yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK; c. Tidak memberikan pelayanan terhadap permohonan rekomendasi nomor seri blanko Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK; d. Membekukan pengangkatan penerbit FA-KO. (2) Berdasarkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) Kepala Balai : a. Tidak memberikan pelayanan permohonan penetapan Nomor Register Penerbit FA-KO yang diajukan oleh pemegang IU- IPHHK; b. Tidak memberikan pelayanan permohonan penetapan Nomor Register Penerbit FA-KB yang diajukan oleh pemegang IU- IPHHK; c. Membekukan pengangkatan Penerbit FA-KB di perusahaan pemegang IU-IPHHK. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti Peraturan Menteri yang mengatur sanksi. 15. Ketentuan Pasal 17 dihapus. PASAL II Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, H. M.S. KABAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA Lampiran 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2009 Tanggal : 2 Juli 2009 (Contoh Format) KOP SURAT PEMEGANG IZIN USAHA IPHHK .........., tanggal .......20..... Nomor : Lamiran : 1 (satu) berkas Hal : Penyampaian Copy SK. ILS atau IPK Dalam Rangka Penyampaian RPBBI Secara Elektronik Kepada Yth. : Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan cq. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta Dalam rangka penyusunan dan penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/Perubahan Ke … RPBBI*) Tahun ………. IPHHK PT. ……………… secara elektronik melalui aplikasi berbasis web, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. RPBBI/Perubahan Ke …. RPBBI*) Tahun ……. IPHHK PT. ………… akan menggunakan bahan baku kayu bulat tebangan tahun berjalan/stock berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname dan LMKB/LMKBK bulan terakhir eks tebangan*) dari ILS atau IPK atas nama PT. ………....... 2. Berdasarkan pemantauan, data ILS atau IPK sebagaimana dimaksud pada butir 1 belum terdaftar dalam data base system. 3. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan copy SK. ILS atau IPK tahun berjalan/copy Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat dan LMKB/LMKBK bulan terakhir serta copy SK. ILS *) atas nama perusahaan pemegang izin tersebut di atas. 4. Kami bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat yang timbul dari penyampaian dokumen dimaksud pada butir 3 Demikian kami sampaikan untuk bahan proses lebih lanjut. PT. …………………….. (Tanda tangan dan cap kantor) **) Nama lengkap Direktur Utama/Direktur/Yang Dikuasakan *) *) : **) : Dipilih sesuai kebutuhan, atau dipilih yang sesuai. Bila diedit pada aplikasi e-RPBBI tidak ditanda tangani dan cap kantor, kecuali hasil pemindaian dari dokumen non elektronik atau surat biasa yang di upload pada aplikasi e-RPBBI. LAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.43/Menhut-II/2009 Tanggal : 2 Juli 2009 (contoh Format) KOP SURAT DINAS TANDA TERIMA PENYAMPAIAN RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI (RPBBI)//PERUBAHAN KE ...... RPBBI *) TAHUN ..... INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU Nomor : Tanggal : 1. Nama Pemegang Izin Usaha IPHHK : .......................................................... 2. SK. IUI / Pembaharuan IUI/TDI : No. ....................tanggal ................... 3. Lokasi Industri : Desa ................, Kecamatan ....................., Kabupaten/Kota*) .........., Provinsi .......... 4. Kapasitas Izin : a. Kayu lapis dan atau Laminated Veneer Lumber : ........ meter kubik per tahun b. Veneer : ........ meter kubik per tahun c. Kayu gergajian : ........ meter kubik per tahun d. Serpih kayu : ........ meter kubik/ton/BDT*) per tahun e. Pulp : ........ ton per tahun f. Partikel board atau papan partikel berbahan baku kayu bulat/kayu bulat kecil : ..........meter kubik per tahun g. MDF atau papan serat berbahan baku kayu bulat/kayu bulat kecil : ..........meter kubik per tahun h. Paper berbahan baku kayu bulat/kayu nulat kecil : ..........meter kubik per tahun i. Kayu olahan lainnya berbahan baku kayu bulat/kayu bulat kecil : ......... meter kubik per tahun 5. Rencana IPHHK a. Produksi : 1. Kayu lapis dan atau Laminated Veneer Lumber : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 2. Veneer : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 3. Kayu gergajian : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 4. Serpih kayu : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 5. Pulp : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 6. Partikel Board atau Papan partikel Berbahan Baku Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 7. MDF atau Papan Serat Berbahan Baku Kayu Bulat/kayu Bulat Kecil : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 8. Paper Berbahan Baku Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin 9. Kayu Olahan Lainnya Berbahan Baku Kayu Bulat/Kayu Bulat Kecil : ......... meter kubik ..... % kapasitas izin b. Kebutuhan Bahan Baku 1. Kayu Bulat : ................... meter kubik, terdiri dari : (a) Kayu bulat besar hutan alam : ................... meter kubik (b) Kayu bulat kecil hutan alam : .................. meter kubik (c) Kayu bulat non hutan alam (termasuk hutan hak/hutan rakyat) : .................. meter kubik (d) Kayu Perkebunan : .................. meter kubik 2. Kayu olahan setengah jadi (dari pihak lain atau IPHHK lain) : ................... meter kubik 3. Kayu limbah (dari pihak lain atau IPHHK lain) : ................... meter kubik C. Sumber Bahan Baku : 1. Kayu bulat : (a) Perkiraan Persediaan Akhir atau Perkiraan Stock /Persediaan Akhir atau Stock*) di IPHHK Tanggal 31 Desember Tahun Sebelumnya : ......... meter kubik ......% , terdiri dari : (b) IUPHHK Dalam Hutan Alam : ......... meter kubik ...... %, terdiri dari : 1. PT. .................... : ......... meter kubik 2. PT. .................... : ......... meter kubik ... .......................... : ......... meter kubik (c) IUPHHK Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Yang Telah Mencapai Keseimbangan : ............ meter kubik .....%, terdiri dari : 1. PT. ............................................. : ............ meter kubik 2. PT. ............................................. : ............ meter kubik ... ..... ............................................. : ............ meter kubik (d) IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri atau HTI : : ........... meter kubik ......%, terdiri dari : 1. PT. ............................................. : ............ meter kubik 2. PT. ............................................. : ............ meter kubik ... ................................................... : ............ meter kubik (e) IUPHHK Pada Hutan Tanaman Rakyat Atau HTR : ............ meter kubik ...... %, terdiri dari : 1. .................................................. : ............ meter kubik 2. .................................................. : ............ meter kubik ... .................................................. : ............ meter kubik (f) IUPHHK Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Atau HTHR : ............ meter kubik ...... %, terdiri dari : 1. ..... ............................................. : ............ meter kubik 2. ..... ............................................. : ............ meter kubik ... ................................................... : ............ meter kubik (g Perum Perhutani : ............ meter kubik (h) IUPHHK Dalam Hutan Desa : ............ meter kubik .....%, terdiri dari : 1. .... ............................................. : ............ meter kubik 2. ..... ............................................. : ............ meter kubik .... ..... ............................................. : ............ meter kubik (i) IUPHHK Dalam Hutan Kemasyarakatan : ............ meter kubik ...... %, terdiri dari : 1. .................................................. : ............ meter kubik 2. .................................................. : ............ meter kubik 3. .................................................. : ............ meter kubik (j) Izin Lainnya Yang Sah (ILS) atau IPK : ............ meter kubik .... %, terdiri dari : 1. ................................................... : ............ meter kubik 2. ................................................... : ............ meter kubik ... ..... ............................................. : ............ meter kubik (k) Hutan Hak/Hutan Rakyat : ........... meter kubik ......%, terdiri dari : 1. ..... .............................................. : ........... meter kubik 2. .................................................... : ........... meter kubik ... ..... ............................................ ........... meter kubik (l) Perkebunan : ............ meter kubik .....%, terdiri dari : 1. ................................................. : ............ meter kubik 2. ................................................. : ............ meter kubik ... ................................................. : ............ meter kubik (m) Impor kayu bulat : ............ meter kubik .....%, terdiri dari : 1. .................................................. : ............ meter kubik 2. .................................................. : ............ meter kubik ... ..... ............................................. : ............ meter kubik (n) Hasil lelang kayu bulat dari temuan, sitaan atau rampasan : ............ meter kubik .... %, terdiri dari : 1. .................................................... : ............ meter kubik 2. ................................................... : ............ meter kubik ....................................................... : ............ meter kubik (o) Pemilik atau pedagang hasil hutan kayu bulat eks tebangan hutan alam dari asal usul yang sah : .......... meter jubik, ......... terdiri dari : 1. .................................................... : .......... meter kubik 2. .................................................... : .......... meter kubik .... ................................................... : .......... meter kubik (p) IPHHK Lain : .......... meter kubik ...... %, terdiri dari : 1. .................................................... : .......... meter kubik 2. .................................................... : .......... meter kubik ..... .................................................. : .......... meter kubik (q) Land Clearing Penyiapan Lahan Penanaman HTI : ............ meter kubik, .... % terdiri dari : 1. PT. ............................................ : ........... meter kubik 2. PT. ............................................ : ........... meter kubik ... .... ............................................. : ........... meter kubik 2 Kayu olahan setengah jadi dari IPHHK lain : .......... meter kubik, terdiri dari : 1. ............................................................. : .......... meter kubik 2. ............................................................. : .......... meter kubik ......... ....................................................... : .......... meter kubik 3. Kayu Limbah dari IPHHK lain : ...........meter kubik, terdiri dari : 1. ............................................................ : .......... meter kubik 2. ............................................................ : .......... meter kubik ................................................................ : .......... meter kubik Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)/Kepala Dinas Provinsi/An. Direktur Jenderal Direktur *) tanda tangan dan cap stempel kantor**) Nama Lengkap NIP Tembusan : 1. Direktur Jenderal ...................... *) 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota*)................... ) 3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah .... *) *) : Dicoret yang tidak sesuai atau dipilih sesuai kebutuhan. **) : Dalam hal secara elektronik melalui aplikasi berbasis web cukup dicantumkan "ttd ", tidak tanda tangani dan cap stempel kantor.