Koreksi Pasal 32
PERMEN Nomor p-42-menhut-ii-2010 Tahun 2010 | Peraturan Menteri Nomor p-42-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN
Teks Saat Ini
Kewenangan penyusunan rencana kehutanan diatur sebagai berikut :
a. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional disusun oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
b. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi disusun oleh instansi yang mempunyai kewenangan perencanaan bidang kehutanan di provinsi;
c. Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota disusun oleh instansi yang mempunyai kewenangan perencanaan bidang kehutanan di kabupaten/kota;
d. Rencana Pengelolaan Hutan disusun oleh Kepala KPH;
e. Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan disusun oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan berkoordinasi dengan Eselon I yang menangani penyelenggaraan kehutanan dimaksud;
f. Rencana Pembangunan Kehutanan Nasional disusun oleh Instansi Perencana Kehutanan Nasional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penyusunan rencana pembangunan kehutanan yaitu Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan;
g. Berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud huruf f, masing-masing unit Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan menjabarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional ke dalam rencana strategis kehutanan lima tahunan dan rencana kerja tahunan sesuai bidang tugas unit Eselon I;
h. Rencana Pembangunan Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota disusun oleh instansi yang menangani urusan kehutanan tingkat provinsi/kabupaten/ kota;
i. Rencana Pembangunan Kehutanan tingkat KPH disusun oleh Kepala KPH.
Koreksi Anda