Koreksi Pasal 9

(1) Apabila setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Pertama kepada pemegang izin. (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Kedua. (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Peringatan Ketiga. (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan tembusan kepada Gubernur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai. (5) Dalam hal materi tanggapan dari masing tingkatan peringatan dapat diterima, maka Surat Peringatan dinyatakan gugur, dan tidak bisa dilanjutkan ke peringatan selanjutnya. (6) Apabila dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Ketiga pemegang izin tidak memberi tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi materi tidak dapat diterima, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan pencabutan izin kepada Gubernur dilengkapi dengan surat peringatan Pertama sampai dengan Ketiga, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai. (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Gubernur menerbitkan keputusan pencabutan izin dengan salinan disampaikan kepada Menteri, Direktur Jenderal, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai. Paragraf 4 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Penghentian Sementara Pelayanan Administrasi Kepada Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Yang Diberikan Oleh Bupati/Walikota