Koreksi Pasal 19
PERMEN Nomor p-31-menhut-ii-2014 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Nomor p-31-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI
Teks Saat Ini
(1) Dalam hal disatu Kabupaten/Kota terdapat hutan produksi yang tidak dibebani izin yang luasannya terbatas dan hanya dimohon oleh IUPHHK-HA, IUPHHK-HT atau IUPHHK-RE, dan belum ada pencadangan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) oleh Menteri atau belum diusulkan pencadangan HTR oleh Bupati/Walikota, maka terhadap permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-HT atau IUPHHK-RE di Kabupaten/Kota tersebut, Menteri mengalokasikan seluas ± 20% (dua puluh perseratus) dari calon areal kerja (working area/WA) yang efektif untuk HTR.
(2) Dalam hal di Kabupaten/Kota terdapat HTR yang berdampingan dengan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan IUPHHK-RE, pemegang izin melakukan pembinaan teknis HTR.
Koreksi Anda