Koreksi Pasal 14
PERMEN Nomor p-31-menhut-ii-2014 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Nomor p-31-menhut-ii-2014 Tahun 2014 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI
Teks Saat Ini
(1) Permohonan dan/atau permohonan perluasan IUPHHK-HA, IUPHHK- HT atau IUPHHK-RE yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo.
Nomor P.11/Menhut- II/2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.12/Menhut-II/2008 atau Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 jo. Nomor P.26/Menhut-II/2012 dan telah mendapatkan SP-1 (AMDAL/UKL dan UPL) atau SP-2 (working area/WA) dapat diproses lebih lanjut tanpa memperbaharui persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
(2) Permohonan dan/atau permohonan perluasan IUPHHK-HA, IUPHHK- HT atau IUPHHK-RE yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo.
Nomor P.11/Menhut- II/2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.12/Menhut-II/2008 atau Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 jo. Nomor P.26/Menhut-II/2012 dan telah mendapatkan SP-2 (working area/WA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyiapan peta areal kerjanya (working area/WA) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
(3) Permohonan dan/atau permohonan perluasan IUPHHK-HA, IUPHHK- HT atau IUPHHK-RE yang telah memenuhi persyaratan namun belum mendapatkan SP-1 sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, selanjutnya diproses mengikuti Peraturan Menteri ini.
Koreksi Anda