Koreksi Pasal 6

(1) Gubernur dalam melakukan paparan atas Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib dilengkapi dengan : a. dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi beserta lampirannya; b. peta usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Provinsi berikut hasil kajian teknis dan rencana pemanfaatannya; c. peta citra satelit liputan 2 (dua) tahun terakhir yang dapat menggambarkan secara jelas kondisi vegetasi dan penutupan lahan atas kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya; dan d. peta dan dokumen perizinan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta perizinan pemanfaatan lahan yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan oleh Menteri. (2) Dokumen dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisir oleh pejabat provinsi yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah atau tata ruang. (3) Ketentuan teknis mengenai kelengkapan dokumen yang menyertai usulan Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.