Koreksi Pasal 13

PERMEN Nomor p-26-menhut-ii-2012 Tahun 2012 | Peraturan Menteri Nomor p-26-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.50/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM, ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(3) Penyerahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengirim ke alamat pemegang izin melalui jasa pos tercatat atau jasa pengiriman lainnya. 8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 A (1) Dalam hal permohonan IUPHHK-HA yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jis. Nomor P.12/Menhut-II/2008 jis. P.50/Menhut-II/2010, dalam proses permohonan atau telah memperoleh SP-1 atau SP-2, dan ternyata sebagian besar areal yang dimohon merupakan: a. areal bekas IUPHHK-HA/HPH atau “open akses” berupa mozaik terdiri dari hutan bekas tebangan terpencar/sporadis dan sebagian besar padang alang-alang, semak belukar dan tanah kosong, maka areal tersebut dijadikan IUPHHK-RE melalui pencadangan oleh Menteri; atau b. areal bekas IUPHHK-HA/HPH atau “open akses” berupa mozaik terdiri dari hutan alam primer terpencar/sporadis, bekas tebangan dan sebagian kecil padang alang-alang, semak belukar dan tanah kosong, maka areal tersebut dijadikan IUPHHK-RE melalui pencadangan oleh Menteri; dengan tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Berdasarkan ketentuan ayat (1), Direktur Jenderal melapor kepada Menteri, dan Menteri MENETAPKAN perubahan calon areal dari IUPHHK-HA menjadi IUPHHK-RE. (3) Direktur Jenderal memberitahu kepada calon pemegang izin atas ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan calon pemegang izin: a. membuat dan menyampaikan surat pernyataan dari calon pemegang izin yang dibuat dihadapan notaris yang berisi bahwa calon pemegang izin bersedia menerima dan tidak keberatan dari areal yang dimohon IUPHHK-HA diberikan menjadi IUPHHK-RE; dan b. menyesuaikan AMDAL yang ada untuk IUPHHK-HA menjadi UKL dan UPL untuk IUPHHK-RE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Koreksi Anda

(3) Penyerahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengirim ke alamat pemegang izin melalui jasa pos tercatat atau jasa pengiriman lainnya.
8. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 A
(1) Dalam hal permohonan IUPHHK-HA yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jis.
Nomor P.12/Menhut-II/2008 jis. P.50/Menhut-II/2010, dalam proses permohonan atau telah memperoleh SP-1 atau SP-2, dan ternyata sebagian besar areal yang dimohon merupakan:
a. areal bekas IUPHHK-HA/HPH atau “open akses” berupa mozaik terdiri dari hutan bekas tebangan terpencar/sporadis dan sebagian besar padang alang-alang, semak belukar dan tanah kosong, maka areal tersebut dijadikan IUPHHK-RE melalui pencadangan oleh Menteri; atau
b. areal bekas IUPHHK-HA/HPH atau “open akses” berupa mozaik terdiri dari hutan alam primer terpencar/sporadis, bekas tebangan dan sebagian kecil padang alang-alang, semak belukar dan tanah kosong, maka areal tersebut dijadikan IUPHHK-RE melalui pencadangan oleh Menteri;
dengan tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Berdasarkan ketentuan ayat (1), Direktur Jenderal melapor kepada Menteri, dan Menteri MENETAPKAN perubahan calon areal dari IUPHHK-HA menjadi IUPHHK-RE.
(3) Direktur Jenderal memberitahu kepada calon pemegang izin atas ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan calon pemegang izin:

a. membuat dan menyampaikan surat pernyataan dari calon pemegang izin yang dibuat dihadapan notaris yang berisi bahwa calon pemegang izin bersedia menerima dan tidak keberatan dari areal yang dimohon IUPHHK-HA diberikan menjadi IUPHHK-RE; dan
b. menyesuaikan AMDAL yang ada untuk IUPHHK-HA menjadi UKL dan UPL untuk IUPHHK-RE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Alasan koreksi

Email (opsional)