Koreksi Pasal 9

PERMEN Nomor p-26-menhut-ii-2012 Tahun 2012 | Peraturan Menteri Nomor p-26-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.50/MENHUT-II/2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM, ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kerja dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. (2) Dalam hal waktu penyelesaian AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan disertai alasan keterlambatan. (2a) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 2 (dua) kali perpanjangan dengan jangka waktu masing- masing 60 (enam puluh) hari kerja untuk AMDAL dan 15 (lima belas) hari kerja untuk UKL-UPL. (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL, dengan mempertimbangkan alasan keterlambatan penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perpanjangan waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL. (5) Dalam hal pemohon telah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemohon tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka SP-1 menjadi batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi. 5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Koreksi Anda

(2) Dalam hal waktu penyelesaian AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Menteri
c.q.
Direktur Jenderal, dengan disertai alasan keterlambatan.
(2a) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 2 (dua) kali perpanjangan dengan jangka waktu masing- masing 60 (enam puluh) hari kerja untuk AMDAL dan 15 (lima belas) hari kerja untuk UKL-UPL.
(3) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL, dengan mempertimbangkan alasan keterlambatan penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL.
(4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perpanjangan waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL.
(5) Dalam hal pemohon telah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemohon tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka SP-1 menjadi batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Alasan koreksi

Email (opsional)