Koreksi Pasal 26

PERMEN Nomor p-24-menhut-ii-2011 Tahun 2011 | Peraturan Menteri Nomor p-24-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NO P.56/MENHUT-II/2009 TENTANG RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU ALAM DAN RESTORASI EKOSISTEM

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

(1) Terhadap usulan RKTUPHHK-HA yang telah diajukan untuk dilakukan penilaian dan persetujuan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebelum Peraturan ini ditetapkan, maka proses penilaian dan persetujuannya dapat dilanjutkan mengikuti ketentuan peraturan ini. (2) Terhadap usulan pelaksanaan carry over RKTUPHHK-HA yang telah diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan c.q. Direktur yang membidangi pembinaan usaha hutan alam, dapat dilanjutkan prosesnya. 14. Ketentuan lampiran 1, 2a dan 2b pada setiap BAB IV Butir 10 Bab III Huruf A Angka 2 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: 2. Zonasi Areal Zonasi hutan merupakan kegiatan membagi-bagi areal kedalam kawasan lindung, kawasan tidak untuk produksi dan kawasan produksi dengan melakukan deliniasi makro areal IUPHHK dengan penjelasan sebagai berikut : Kawasan lindung : kawasan yang dilindungi sesuai Keputusan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung (sumber mata air, kiri-kanan sungai, plasma nutfah, sempadan danau/sungai, buffer zone hutan lindung/kawasan konservasi, dll). Kawasan yang dilindungi ini juga termasuk areal untuk keperluan religi dan budaya masyarakat hukum adat setempat. Kawasan tidak untuk produksi : merupakan areal yang tidak dimanfaatkan untuk budidaya pohon, yaitu : sungai, danau, sarana- prasarana, PUP, dsb. Kawasan produksi : merupakan areal yang dimanfaatkan untuk budidaya pohon/hutan.

Koreksi Anda

(1) Terhadap usulan RKTUPHHK-HA yang telah diajukan untuk dilakukan penilaian dan persetujuan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebelum Peraturan ini ditetapkan, maka proses penilaian dan persetujuannya dapat dilanjutkan mengikuti ketentuan peraturan ini.
(2) Terhadap usulan pelaksanaan carry over RKTUPHHK-HA yang telah diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan c.q.
Direktur yang membidangi pembinaan usaha hutan alam, dapat dilanjutkan prosesnya.
14. Ketentuan lampiran 1, 2a dan 2b pada setiap BAB IV Butir 10 Bab III Huruf A Angka 2 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:
2. Zonasi Areal Zonasi hutan merupakan kegiatan membagi-bagi areal kedalam kawasan lindung, kawasan tidak untuk produksi dan kawasan produksi dengan melakukan deliniasi makro areal IUPHHK dengan penjelasan sebagai berikut :
Kawasan lindung : kawasan yang dilindungi sesuai Keputusan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung (sumber mata air, kiri-kanan sungai, plasma nutfah, sempadan danau/sungai, buffer zone hutan lindung/kawasan konservasi, dll). Kawasan yang dilindungi ini juga termasuk areal untuk keperluan religi dan budaya masyarakat hukum adat setempat.
Kawasan tidak untuk produksi : merupakan areal yang tidak dimanfaatkan untuk budidaya pohon, yaitu : sungai, danau, sarana- prasarana, PUP, dsb.
Kawasan produksi : merupakan areal yang dimanfaatkan untuk budidaya pohon/hutan.

Alasan koreksi

Email (opsional)