Koreksi Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Januari 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.01/Menhut-II/2010 TANGGAL : 5 Januari 2010 DAFTAR KEWENANGAN IZIN USAHA Dl BIDANG KEHUTANAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Dl BIDANG PENANAMAN MODAL No JENIS KEWENANGAN Izin Usaha di Bidang Kehutanan, antara lain izin usaha di bidang: 1. Investasi bidang pengolahan hasil hutan atas industri dengan kapasitas di atas 6.000 m3/tahun. 2. Investasi bidang budidaya tumbuhan dan penangkaran satwa liar pada hutan produksi. 3. Investasi bidang jasa kehutanan lintas provinsi. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN