Peraturan Menteri Nomor pm97 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN PESAWAT UDARA

(1) Kepemilikan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa : a. pembelian tunai (bill of sale) / transfer of title; b. pembelian angsuran yang berupa perjanjian jual beli dengan garansi kepemilikan bill of sale (financial agreement with warranty bill of sale) yang disahkan oleh notaris; c. sewa menyewa pesawat dengan hak opsi untuk membeli (lease to purchased) yang dibuktikan dengan jaminan dari pemilik bahwa penyewa wajib memiliki pesawat tersebut pada masa akhir sewa yang disahkan oleh notaris; d. hibah atau hadiah yang dibuktikan dengan dokumen yang sah; atau e. keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Penguasaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa : a. sewa pesawat terbang dari lessor luar negeri yang bukan merupakan perusahaan angkutan udara atau operator penerbangan, dalam bentuk perjanjian dry lease dan diregistrasikan serta tercantum dalam Operation Specification badan usaha angkutan udara niaga yang bersangkutan; b. sewa pesawat terbang dari perusahaan angkutan udara asing dalam bentuk perjanjian dry lease, dan diregistrasikan serta tercantum ke dalam Operation Specification badan usaha angkutan udara niaga nasional yang bersangkutan; c. sewa pesawat terbang dari lessor dalam negeri yang bukan merupakan perusahaan angkutan udara atau operator penerbangan dalam bentuk perjanjian dry atau wet lease dan tercantum dalam Operation Specification badan usaha angkutan udara niaga yang bersangkutan; d. sewa pesawat terbang dari badan usaha angkutan udara niaga nasional lain dalam bentuk perjanjian dry lease dan tercantum dalam Operation Specification badan usaha angkutan udara niaga yang bersangkutan; dan e. sewa pesawat terbang dari badan usaha angkutan udara niaga nasional lain dalam bentuk perjanjian wet lease dengan syarat pesawat tersebut masuk dalam operation specification dan dibawah kontrol badan usaha angkutan udara niaga yang bersangkutan (penyewa), untuk jangka waktu 12 (dua belas bulan) dan tidak dapat diperpanjang serta wajib mempertahankan jumlah minimal penguasaan pesawat.

Pembelian angsuran yang berupa perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat : a. klausula yang menyatakan status kepemilikan pesawat berada pada badan usaha yang melakukan pembelian secara angsuran sejak terjadi transaksi jual - beli; b. nama badan usaha pemilik pesawat yang melakukan transaksi jual - beli secara angsuran; c. nama lembaga penjamin atau lembaga pembiayaan jika menggunakan lembaga penjamin atau lembaga pembiayaan; dan d. pada saat selesai angsuran, usia pesawat tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun.

(1) Pengoperasian pesawat udara yang diperoleh atas dasar penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam hal jika lessor diberi hak oleh pemilik pesawat udara untuk melakukan sub-leased (dry lease). (2) Hak untuk melakukan sub-leased sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam perjanjian sewa menyewa antara lessor dengan pemilik pesawat.

Penggunaan pesawat udara atas dasar penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menggunakan nama panggil (call sign), yaitu nama perusahaan pada badan pesawat oleh penyewa (lessee).