Koreksi Pasal 81

(1) Permohonan pengalihan izin operasi yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota diajukan oleh pemegang izin operasi kepada bupati/walikota dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota melakukan evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan. (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota memberikan: a. surat rekomendasi persetujuan pengalihan izin operasi; b. surat penolakan disertai dengan alasan penolakan (4) Berdasarkan surat rekomendasi persetujuan pengalihan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bupati/walikota meneruskan permohonan kepada gubernur untuk mendapat rekomendasi. (5) Bupati/walikota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri disertai persyaratan dan rekomendasi dari bupati/walikota dan rekomendasi dari gubernur. (6) Menteri berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan. (7) Evaluasi persyaratan pengalihan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dan unit kerja terkait. (8) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan persetujuan kepada Bupati/Walikota untuk MENETAPKAN pengalihan izin operasi. (9) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat disertai dengan syarat tertentu berupa tambahan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dilakukan oleh pemohon pengalihan izin operasi. (10) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah dipenuhi oleh pemohon pengalihan izin operasi, bupati/walikota memberikan pengalihan izin operasi.