Koreksi Pasal 3

(1) Tarif angkutan orang sebagaimana dimaksud pada pasal 2, ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan dilengkapi sekurang-kurangnya : a. dasar perhitungan biaya operasi; b. hasil evaluasi kinerja tingkat pelayanan. (2) Direktur Jenderal menyampaikan tarif angkutan orang sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri untuk pemberian rekomendasi atas tarif yang ditetapkan. (3) Apabila dalam jangka waktu selambat – lambatnya 21 (dua puluh satu) hari tidak ada rekomendasi dari Menteri, maka penyelenggara sarana perkeretaapian dapat memberlakukan tarif yang ditetapkan setelah dilakukan publikasi.